DENPASAR - TNI Angkatan Darat menyampaikan alasan di balik percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dianggap memerlukan sistem pertahanan yang lebih kokoh untuk menghadapi berbagai potensi ancaman.
Rencana pembentukan Kodam baru ini dijelaskan oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Makodam Udayana, Denpasar, Bali, pada Jumat (24/7/2026). RDP tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto bersama 33 anggota lainnya.
Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Menurut Piek Budyakto, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan RDTL menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis dalam sistem pertahanan nasional. Meskipun kondisi keamanan di kawasan perbatasan relatif aman, aparat tetap perlu mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal, hingga ancaman non-militer.
Piek Budyakto menambahkan bahwa keberadaan Kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, serta memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. Ia juga meminta dukungan dari Komisi I DPR RI terkait kebijakan, organisasi, personel, infrastruktur, alutsista, dan anggaran agar pembentukan Kodam baru dapat segera terwujud.
Pengembangan Kodam XXVII/Sobe Sonbai
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam juga memaparkan perkembangan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Progres yang disampaikan mencakup kesiapan lahan, pembangunan markas, penyediaan personel, perlengkapan, serta pembangunan rumah dinas. Nama "Sobe Sonbai" dipilih sebagai penghormatan kepada Raja Timor yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan masyarakat NTT.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait pembentukan Kodam baru di NTT. Pembahasan difokuskan pada penyusunan peta jalan pembentukan Kodam baru, evaluasi postur pertahanan di wilayah perbatasan RI-RDTL, dukungan penganggaran, serta penguatan sinergi pertahanan.
Piek Budyakto juga menjelaskan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh TNI AD di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, pembangunan jalan serta jembatan, bazar murah, pembagian sembako, hingga layanan pengobatan gratis.
Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah masalah yang masih dihadapi di kawasan perbatasan RI-RDTL, seperti sengketa batas negara pada wilayah yang belum terpecahkan dan belum terukur, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, serta konflik sosial.
