Di Kabupaten Pati, penguatan kapasitas nelayan diidentifikasi sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan, serta perlindungan sosial dianggap perlu dilakukan agar masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat dari program ini.
Diskusi Mendorong Pemberdayaan Nelayan
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk “Ngobrol Bareng Nelayan: Penguatan Nelayan Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah” yang berlangsung di KNMP Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, pada tanggal 19 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh ratusan nelayan dan masyarakat pesisir setempat.
Direktur PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), Barri Pratama, menekankan bahwa penguatan nelayan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas. “Penguatan nelayan bukan hanya soal peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. SPHC berkomitmen untuk terus hadir melalui dukungan konkret bagi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Barri.
Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Sosial
Barri juga menambahkan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, kelembagaan nelayan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. SPHC berpartisipasi dalam forum tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai dukungan terhadap pengembangan masyarakat pesisir di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyatakan pentingnya bagi nelayan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan memanfaatkan berbagai program pelatihan yang ada. “Kami mendorong nelayan untuk terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan aktif mengikuti pelatihan yang tersedia. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut,” jelas Hadi.
Hadi juga menekankan bahwa perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi nelayan, mengingat risiko tinggi yang dihadapi dalam sektor perikanan. Sementara itu, Subaskoro, seorang tokoh muda dan pengusaha perikanan di Banyutowo, menambahkan bahwa keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi kawasan pesisir. “Keberhasilan KNMP Banyutowo tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kekompakan dan partisipasi aktif kita bersama dalam mengelola potensi kawasan pesisir ini,” tuturnya.
Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana, Driyanto, mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk mengajukan proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Kami mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk menyusun proposal sesuai mekanisme yang berlaku, agar dapat diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
