BANDUNG – Proyek yang dikenal sebagai Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) dengan nilai mencapai 653 juta dolar AS, mendapat dukungan dari Bank Dunia dan diperkirakan akan membuka berbagai peluang bisnis baru bagi sektor geospasial di tanah air. Para pelaku industri percaya bahwa integrasi antara penataan ruang dan administrasi pertanahan ini akan memperluas pasar bagi perusahaan pemetaan domestik serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi baru.
Peluang dan Tantangan bagi Perusahaan Geospasial
Ketua Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) Komisariat Wilayah Jawa Barat, Encel Gani Sugandi, menyatakan bahwa proyek yang dijadwalkan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029 ini menjadi momen penting bagi perusahaan-perusahaan geospasial nasional untuk meningkatkan daya saing mereka. Namun, ia menekankan bahwa peluang ini harus diimbangi dengan kesiapan perusahaan sejak tahap perencanaan. "Perusahaan harus melakukan koordinasi internal, terutama dengan tim administrasi yang terlibat. Selain itu, seluruh persyaratan harus dipersiapkan, mulai dari personel, peralatan, hingga kesiapan modal awal apabila nantinya memenangkan pekerjaan," ujar Encel.
Encel juga menambahkan bahwa proyek berskala besar seperti ILASPP memerlukan kesiapan yang menyeluruh. Perusahaan yang memiliki tata kelola, perencanaan, dan kapasitas yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan tender. Ia menilai bahwa mekanisme evaluasi tender pemetaan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Keterlibatan Perusahaan Asing dan Teknologi Baru
Menurut Encel, partisipasi perusahaan asing dalam tender terbuka bisa menjadi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperkuat kapasitas melalui kolaborasi. Ia berpendapat bahwa beberapa perusahaan geospasial di Indonesia telah memiliki peralatan dan tenaga ahli yang cukup untuk bersaing. Selain itu, Encel juga menyoroti penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang mulai mempercepat proses pekerjaan geospasial, terutama dalam otomatisasi ekstraksi fitur dan pengolahan data. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh dari pengolahan AI tetap harus divalidasi oleh tenaga ahli untuk memastikan akurasi data.
Pemimpin Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, Gumilar, menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi industri geospasial saat ini bukan hanya pada kompetensi tenaga ahli, tetapi lebih kepada kapasitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan proyek berskala besar. "SDM kita sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas perusahaan, baik dari sisi aset, modal kerja, maupun pengalaman proyek, terus diperkuat sehingga semakin mampu bersaing dalam proyek-proyek berskala besar," ungkap Gumilar.
Gumilar juga menambahkan bahwa mekanisme pengadaan yang berlaku saat ini telah memberikan dasar yang baik untuk pelaksanaan tender. Namun, penyusunan paket pekerjaan yang lebih proporsional masih diperlukan agar lebih banyak perusahaan nasional dapat terlibat dan kapasitas industri geospasial dapat terus meningkat.
ILASPP merupakan proyek kolaborasi lintas kementerian yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan data administrasi pertanahan dengan penataan ruang, sehingga data terkait sertifikat tanah, tata ruang, perizinan bangunan, hingga batas wilayah dapat terhubung dalam satu sistem. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan sebagai Project Management Unit, sementara Badan Informasi Geospasial (BIG) bertanggung jawab atas komponen peta dasar. Proyek ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Transmigrasi untuk menyelaraskan data pertanahan ke dalam satu peta nasional.
