Massa buruh berkumpul di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang dianggap belum mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk masalah pembayaran upah yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dan isu pegawai outsourcing.
Salah satu buruh wanita, Yuli, yang bekerja di pabrik plastik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengungkapkan harapannya akan kenaikan gaji. Ia menekankan, "Pingin gaji naik, jangan laki doang yang naik. Gaji kita enggak naik sudah 2 tahun." Yuli, yang merupakan anggota Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), juga mengeluhkan kenaikan harga bahan baku produksi, yaitu biji plastik, yang telah berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempatnya bekerja. "Kenaikan harga plastik juga ngaruh. Karyawan ada yang di-off, sebagian," tambahnya.
Tuntutan Buruh Outsourcing
Tuntutan yang berbeda disampaikan oleh Heru, seorang buruh asal Bogor yang bekerja di pabrik ban. Ia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan keprihatinannya terkait tenaga alih daya (outsourcing) yang belum dibahas oleh Prabowo dalam perayaan May Day. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 untuk memperkuat kepastian hukum mengenai outsourcing, Heru menyatakan bahwa banyak perusahaan masih lebih memilih untuk mempekerjakan pegawai dari pihak ketiga tanpa memberikan kepastian sebagai karyawan tetap. "Kayak sekarang kan kerjaan yang inti bisa dikerjain sama anak-anak outsourcing. Jadi menurut saya kurang adil lah," ujarnya.
Respon Terhadap Janji Pemerintah
Heru juga memberikan tanggapan mengenai janji Prabowo tentang pembangunan 1 juta rumah subsidi, yang menurutnya kurang relevan bagi dirinya yang sudah mengikuti program Kredit Perumahan Rakyat (KPR). "Kalau poin yang perumahan, kayaknya karena kebetulan saya sudah ambil perumahan subsidi juga, dan tanpa ada program-program seperti itu pun bisa ngerasain sendiri," jelasnya. Ia kembali menekankan pentingnya permasalahan outsourcing dan mengingatkan janji aktivis pemberdayaan rakyat yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang juga mengkritik tenaga alih daya. "Kecuali kalau poinnya tentang outsourcing, kayak mantan aktivis yang diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kan ngomong masalah outsourcing juga. Wah saya udah antusias tuh kalau benar outsourcing diperketat," tuturnya.
