Regional

Anggota DPRD Jember Tertangkap Main Game dan Merokok Saat Rapat Resmi

Seorang anggota DPRD Jember menjadi sorotan setelah tertangkap bermain game dan merokok saat rapat yang membahas isu kesehatan masyarakat. Tindakan ini dianggap mencerminkan rendahnya penghormatan ter...

S
Sabrina Aulia Rahma
14 May 2026 3 pembaca
Anggota DPRD Jember Tertangkap Main Game dan Merokok Saat Rapat Resmi
Sumber gambar: surabaya.kompas.com

JEMBER, KOMPAS.com - Seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Aries Harianto, mengkritik perilaku anggota DPRD Jember yang diduga bermain game dan merokok saat rapat yang membahas masalah stunting dan kesehatan. Menurut Aries, tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan masalah etika pribadi, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghormatan pejabat publik terhadap forum resmi dan masyarakat yang mereka wakili.

Aries menekankan bahwa anggota DPRD seharusnya menjaga sikap dan fokus saat berada dalam forum rapat resmi, yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi pengawasan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa bermain game dan merokok saat rapat tidak dapat dibenarkan, terutama ketika rapat tersebut membahas isu kesehatan masyarakat. “Ketika seorang pejabat publik berada dalam forum resmi tetapi justru merokok dan bermain game, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang menanggalkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri,” ungkap Aries pada Rabu (13/5/2026).

Implikasi Sosial dan Etika

Aries juga menyoroti bahwa tindakan tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ia berpendapat bahwa perilaku seperti ini mencerminkan ketidakfokusan terhadap substansi masalah yang sedang dibahas. “Orang yang bermain game saat rapat berarti tidak fokus pada substansi kegiatan. Itu mencerminkan sikap tidak serius dan tidak respect terhadap forum maupun pihak lain,” jelasnya.

Selain itu, kebiasaan merokok di ruang rapat juga menjadi perhatian Aries, yang menyatakan bahwa hal itu memiliki konsekuensi etik dan sosial. Asap rokok di ruang publik dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan peserta rapat lainnya yang tidak merokok. “Forum rapat DPRD itu ruang publik, dihadiri banyak pihak. Jadi perilaku merokok di ruang seperti itu juga punya dampak sosial dan etik,” tambahnya.

Dampak Terhadap Citra Publik

Aries mengingatkan bahwa dampak dari video viral tersebut tidak hanya berpengaruh pada individu anggota dewan yang bersangkutan, tetapi juga pada citra DPRD dan partai politik tempat anggota tersebut bernaung. Ia menyebutkan bahwa di era digital ini, masyarakat cepat memberikan penilaian sosial terhadap perilaku pejabat publik. “Ketika video itu viral, publik sebenarnya sudah memberikan sanksi sosial berupa opini negatif,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa adanya ketegasan dari lembaga maupun partai politik, perilaku serupa dikhawatirkan akan dianggap biasa dan berkembang menjadi budaya kerja yang buruk. Oleh karena itu, Aries mendorong DPRD Jember dan partai politik untuk mengambil langkah tegas dan terbuka dalam menangani masalah ini.

Aries menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan masalah etik di internal DPRD. Ia berpendapat bahwa publik perlu mengetahui sejauh mana lembaga menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggotanya. “Publik harus dapat mengakses proses penegakan etik dan disiplin itu. Transparansi penting agar masyarakat percaya bahwa lembaga tidak menutup-nutupi pelanggaran yang terjadi,” tuturnya.

Menurut Aries, kasus ini harus menjadi pengingat bagi semua pejabat publik bahwa jabatan politik adalah amanah publik yang memerlukan tanggung jawab moral. “Esensi dari jabatan publik adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, pejabat publik harus membangun nilai tambah pribadi dengan bertindak sesuai norma, etika, dan tanggung jawab kelembagaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, video yang menunjukkan anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, yang merupakan kader Partai Gerindra, bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember viral di media sosial. Rapat tersebut membahas berbagai isu kesehatan, termasuk stunting, campak, serta angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), dan Universal Health Coverage (UHC).

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, telah meminta maaf kepada publik dan memastikan bahwa masalah ini akan diproses melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember. “Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga,” kata Halim.

Artikel Terkait