Jakarta - Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, memberikan sambutan positif terhadap rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa biaya operasional akan lebih efisien jika program ini dikelola oleh pihak sekolah.
"Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," ungkap Yahya kepada wartawan pada hari Jumat, 17 Juli 2026.
Pentingnya Kajian Skema Pembiayaan
Yahya menambahkan bahwa jika rencana ini dilaksanakan, perlu dilakukan kajian mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang akan disediakan oleh sekolah. Ia menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang dikelola oleh yayasan.
"Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," lanjutnya.
Pengawasan dari Orang Tua Siswa
Lebih jauh, Zaini menilai bahwa orang tua siswa akan lebih aktif dalam mengawasi kualitas MBG jika dikelola oleh sekolah. Dengan demikian, pengawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
"Pelibatan sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sasaran penerima manfaat MBG, dengan usulan agar program ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang memiliki siswa dari golongan tidak mampu.
"Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," tutupnya.
Dalam kesempatan lain, Prabowo Subianto, Presiden, juga memberikan sinyal positif terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah. Ia mempersilakan untuk mengkaji opsi tersebut lebih mendalam.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, setelah rapat terbatas di Istana, Jakarta, pada Rabu malam, 15 Juli. Agustina menjelaskan bahwa dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, pelaksanaan hanya tertulis melalui SPPG. Prabowo, katanya, mempersilakan untuk mengkaji alternatif lain.
"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," jelas Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.
