SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjawab aksi demonstrasi yang belakangan ini berlangsung secara masif di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat kembali turun ke jalan pada Senin, 22 Juni 2026, untuk menyampaikan berbagai tuntutan.
Sejak pekan lalu, para demonstran telah mengungkapkan berbagai permintaan, mulai dari penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pencabutan UU Polri-TNI. Dalam aksi terbaru, massa menuntut adanya transisi pemerintahan menuju Prabowo-Gibran. “Kami menuntut Prabowo-Gibran turun. Kami menuntut pemerintahan transisi. Kami menuntut koalisi masyarakat untuk berkonsolidasi agar menurunkan Prabowo-Gibran,” ungkap juru bicara Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Miftakhur Rahma.
Tuntutan Massa dan Aspirasi Masyarakat
Miftakhur menekankan bahwa massa aksi tidak mengharapkan pejabat menemui mereka, melainkan ingin agar aspirasi mereka didengar. “Kita tidak perlu menemui pejabat, mereka harusnya mendengar kita. Mereka harus mendengar, bukan menemui kami,” tegasnya.
Respons Emil Dardak Terhadap Aksi
Emil Dardak tidak mempermasalahkan jika Gedung Grahadi dijadikan lokasi aksi. Ia menjelaskan bahwa para demonstran memilih tempat tersebut karena dianggap memiliki resonansi yang kuat. “Ya sebenarnya kan yang kemarin kan teman-teman bilang bahwa mereka hanya ingin tempat yang paling bisa memang istilahnya resonansinya kuat. Nah, dari semua tempat di Surabaya ini yang dianggap resonansinya kuat itu ya di jalan di depan Grahadi gitu,” jelasnya.
Wagub Jatim ini juga menghormati keputusan massa aksi terkait pemilihan lokasi, baik di Gedung Grahadi, Kantor Gubernur Jatim, maupun DPRD Jatim. “Ya kita menghormati saja apa yang menjadi aspirasi dari rekan-rekan tapi kan variatif ya. Monggo-monggo silahkan saja di manapun itu dipilih,” tambahnya.
Emil juga menghargai keinginan massa aksi yang tidak ingin ditemui oleh pejabat. “Tapi kalau masalah menemui kan justru teman-teman dari aksi yang menyampaikan tidak ingin ditemui oleh pejabat karena memang mereka hanya ingin memastikan resonansinya itu gemahnya itu luas gitu ya. Kita menghormati juga pilihan rekan-rekan untuk tidak ingin ditemui oleh pejabat pemerintahan,” pungkasnya.
