YOGYAKARTA - Mahfud MD, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan keprihatinannya setelah mendengar pengakuan dari mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tentang penerimaan dana sebesar Rp 20 juta. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, yang mengakui adanya aliran dana kepada dirinya dan rekan-rekannya setelah melaksanakan demonstrasi pada Senin, 15 Juni 2026. Abdimaludin dan teman-temannya juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden di Jakarta.
Mahfud mengungkapkan, "Ya, sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu," saat memberikan pernyataan di University Club (UC) Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa fenomena semacam ini bukanlah hal baru, melainkan telah terjadi sejak lama.
Sejarah Mahasiswa dan Intelijen
Menurut Mahfud, dalam setiap periode selalu ada segelintir mahasiswa yang menyimpang dari arus utama gerakan mahasiswa. Ia mengingat kembali pengalamannya saat menjadi mahasiswa, di mana banyak dari mereka yang berperan ganda sebagai intelijen dan aktivis. "Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa, merangkap intel, merangkap jadi aktivis," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa hubungan antara aktivis dan intelijen baru kembali membaik setelah runtuhnya Orde Baru.
Peringatan untuk Mahasiswa
Mahfud kemudian membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu, di mana ia mengamati bahwa masih ada pihak-pihak yang dibayar untuk memengaruhi opini atau gerakan tertentu. "Sekarang orang yang dibayar tuh ada buzzer kan. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil, arus kecil dan mudah ketahuan juga kan," ungkapnya. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpecah belah melalui pembentukan kelompok-kelompok tandingan.
Mahfud menekankan pentingnya mahasiswa untuk tetap bersatu dan fokus pada perjuangan yang objektif, tanpa terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. "Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan, kan gitu," tegasnya.
Selain menanggapi pengakuan dari mahasiswa UBK, Mahfud juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap siapa yang diduga membiayai aksi demonstrasi tersebut. Ia berpendapat bahwa informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara transparan kepada publik. "Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam," ujarnya.
Mahfud juga menilai bahwa kritik yang diberikan oleh mahasiswa selama ini memiliki dasar yang kuat, karena selalu disertai dengan penjelasan mengenai kebijakan yang dipermasalahkan. "Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?" tutupnya.
