BANYUWANGI - Sistem informasi Indonesian National Single Window for Port Community System (Inaportnet) dianggap sebagai penghalang dalam operasional penyeberangan di rute Ketapang-Gilimanuk. Inaportnet merupakan layanan berbasis elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan di pelabuhan di seluruh Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan bertujuan untuk mempercepat, meningkatkan transparansi, dan efisiensi dalam proses perizinan kapal, bongkar muat, hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sistem ini mendapatkan kritik tajam karena dianggap sebagai penyebab utama kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Proses yang lebih lama dibandingkan dengan cara manual menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang diadakan di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang pada hari Sabtu (11/7/2026).
Kritik Terhadap Sistem Digitalisasi
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa digitalisasi yang dimaksud untuk mendata muatan secara real-time justru menghambat operasional di lapangan. Akibat masalah teknis ini, pihak otoritas penyeberangan terpaksa kembali menggunakan sistem manual untuk input data manifest guna menghindari penumpukan kendaraan yang lebih parah.
“Lama waktu untuk mengakses sistem digital itu tidak sinkron dengan waktu sandar kapal yang sangat singkat,” ujarnya. Hal ini menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan input data secara digital. Jika sistem dipaksakan, operasional kapal akan terhambat dan antrean kendaraan akan semakin panjang.
Solusi Darurat untuk Mengatasi Kendala
Bambang menilai bahwa sistem digital seperti Inaportnet saat ini belum siap diterapkan, terutama untuk rute penyeberangan jarak pendek yang memiliki waktu tempuh di bawah satu jam. Ketidakcocokan ini bukan disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan, melainkan oleh keterbatasan teknis di lapangan. Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan pelayaran, ASDP, dan perwakilan pemerintah telah berusaha maksimal menerapkan sistem tersebut, namun ritme penyeberangan yang cepat tidak dapat diimbangi.
Langkah untuk kembali ke sistem manual dianggap sebagai solusi paling rasional saat ini. Menurut Bambang, memaksakan sistem digital yang belum sepenuhnya adaptif terhadap durasi sandar hanya akan mengorbankan kelancaran arus logistik dan penumpang. “Daripada memicu kemacetan parah di pelabuhan atau menghasilkan input data yang tidak akurat karena dikejar waktu sandar, maka langkah manual menjadi pilihan terbaik saat ini untuk mengatasi kendala di lapangan,” tegasnya.
