BREAKING Kamis, 18 Jun 2026 20:57 WIB
Home / Regional / Detail
Regional Kamis, 18 Jun 2026 18:57 WIB

Aksi Mahasiswa di Mataram, Tuntut Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

18 Jun 2026, 18:57 WIB 3x dibaca 2 menit baca regional.kompas.com regional.kompas.com
S
Shinta Islamadina 3x dibaca · 2 menit baca
Aksi Mahasiswa di Mataram, Tuntut Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
regional.kompas.com

MATARAM - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB pada Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hanan Wahyuda, yang menjabat sebagai Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Mataram, menyatakan, "Mendesak agar program MBG dievaluasi lebih lanjut." Menurutnya, evaluasi ini sangat penting mengingat anggaran yang dialokasikan untuk program MBG tergolong besar.

Isu Lain yang Ditekankan

Selain fokus pada MBG, para demonstran juga mengangkat isu revisi Undang-Undang Kepolisian dan menolak perluasan peran aparat keamanan militer dalam ranah sipil, yang mereka anggap dapat mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Mereka mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat berimbas pada kebebasan masyarakat.

Mahasiswa juga menyoroti dampak melemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Aksi dan Respons Aparat

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur NTB tersebut diwarnai dengan ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang menjaga area tersebut. Para mahasiswa berusaha untuk bertemu dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Demonstrasi ini dijaga ketat oleh puluhan personel polisi yang ditempatkan di berbagai titik untuk memastikan keamanan. Selain isu-isu nasional yang dibahas, mahasiswa juga menyoroti masalah-masalah lokal seperti pendidikan, pemerataan infrastruktur, dan kekerasan terhadap anak.