SURABAYA – Aksi demonstrasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan regulasi baru berlangsung di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (15/6/2026) sore. Massa yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk Aliansi Surabaya Menggugat dan Aliansi Cipayung Plus, turun ke jalan untuk menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlihat di lokasi, aksi damai ini dihadiri tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga oleh buruh, pengemudi online, dan pedagang makanan setempat. Unjuk rasa yang berlangsung di Taman Apsari dan depan Kantor DPRD Kota Surabaya ini diwarnai dengan orasi politik, pembacaan puisi, serta pertunjukan teatrikal. Para demonstran membawa spanduk dan poster yang mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi global dan domestik saat ini.
Isu Utama dalam Aksi
Koordinator Lapangan Aksi dari Aliansi Surabaya Menggugat, Muhammad Ichsan Aditya, mengungkapkan bahwa terdapat delapan tuntutan yang dianggap sangat penting sebagai respons terhadap kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Beberapa isu yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah penurunan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap kurang terencana. "Kondisi stabilitas ekonomi hari ini kian mencemaskan karena angka rupiah mendekati Rp18.000, dan prediksi dari ekonom bisa sampai angka Rp22.000," jelas Ichsan di tengah aksi tersebut.
Ichsan juga menambahkan bahwa keputusan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter sangat membebani masyarakat, terutama kalangan bawah, dan berpotensi memicu krisis multidimensi. "Kenaikan BBM dan lain sebagainya, berdampak ke situasi mendatang. Krisis bisa terjadi di segala sektor mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN dan lain-lain," imbuhnya.
Protes Terhadap Regulasi Baru
Di sisi hukum dan hak asasi manusia, para peserta unjuk rasa juga menyampaikan protes terhadap DPR RI terkait pengesahan beberapa regulasi yang dianggap tidak melibatkan partisipasi publik. Di antara regulasi tersebut adalah Undang-Undang (UU) Polri dan UU TNI tahun 2025. Koordinator Aksi dari Aliansi Cipayung Plus, Arsyad Habibillah, menilai bahwa UU Polri disahkan tanpa melibatkan ruang partisipasi publik yang luas, padahal substansinya berdampak langsung pada masyarakat. "Paling krusial yang baru ini disahkan oleh DPR RI, yakni Undang-Undang Polri, yang mana kurang partisipasi publik. Padahal banyak represif aparat kepada kita," tegas Arsyad.
Ichsan Aditya menambahkan bahwa regulasi baru tersebut belum menyentuh esensi reformasi kepolisian, malah berpotensi mengkriminalisasi aktivis. Sementara itu, UU TNI tahun 2025 dikhawatirkan akan memperluas praktik militerisme dan pelanggaran hak asasi manusia serta eksploitasi terhadap hak masyarakat adat. "Tidak menyangkut hal-hal krusial atas apa yang dilakukan oleh polisi, mulai dari kriminalisasi terhadap aktivis dan tindakan-tindakan yang lainnya belum menyentuh reformasi Polri," tandas Ichsan.
Melalui aksi ini, massa mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan undang-undang yang dianggap bermasalah tersebut.
Tanggapan dari DPRD Surabaya
Aksi demonstrasi yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat sipil ini diterima langsung oleh pihak legislatif setempat. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyatakan bahwa pihaknya memahami tuntutan yang disampaikan terkait harga BBM dan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkait keluhan mengenai kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter, Bahtiyar menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan ranah pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak naik. “Jadi, kalau untuk BBM subsidi sudah kita pertahankan, pemerintah sudah pertahankan, tidak ada kenaikan di situ,” ungkap Bahtiyar di Gedung DPRD Surabaya.
Mengenai tuntutan evaluasi program MBG, Bahtiyar mengakui adanya masalah di internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini berujung pada pencopotan tiga pimpinannya. Oleh karena itu, DPRD Surabaya mendukung adanya evaluasi total demi perbaikan tata kelola, khususnya untuk wilayah Surabaya. “Tentunya kami di DPRD juga mendukung Cipayung Plus terkait dengan tuntutan mereka, terkait dengan perbaikan pengelolaan MBG khususnya di Surabaya,” jelasnya.
DPRD Surabaya memastikan bahwa semua aspirasi dari aliansi mahasiswa, buruh, dan pengemudi online ini akan disampaikan ke tingkat nasional sesuai dengan mekanisme internal dewan.
