Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa meningkatnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) berkontribusi terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya solar, di berbagai wilayah di Sumbar. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi, menjelaskan bahwa kebutuhan solar untuk operasional tambang ilegal sangat tinggi. Dari hasil pemantauan di lapangan, satu titik PETI dapat menghabiskan hingga 1.000 liter BBM setiap harinya.
“PETI ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. PETI juga menyentuh sektor-sektor lain, misalnya BBM. BBM kita di Sumbar jadi sulit, salah satunya karena PETI ini juga,” ungkap Helmi dalam keterangannya.
Kebutuhan BBM yang Meningkat
Helmi menambahkan bahwa tingginya konsumsi solar untuk PETI berdampak langsung terhadap distribusi BBM subsidi di Sumbar. Saat melakukan kunjungan ke kawasan Batu Gando, Kabupaten Sijunjung, pihaknya mencatat bahwa kebutuhan BBM di lokasi tersebut mencapai 1.000 liter per hari. “Kami hitung kemarin ketika kunjungan ke Batu Gando Kabupaten Sijunjung, itu 1.000 liter per hari BBM yang dibutuhkan di kawasan itu saja. Itu satu titik baru,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas ESDM Sumbar mencatat terdapat sekitar 200 hingga 300 titik PETI yang tersebar di berbagai daerah di Sumbar. Aktivitas tambang ilegal paling banyak ditemukan di Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Selain itu, aktivitas serupa juga mulai terdeteksi di Sawahlunto. Dalam dua pekan terakhir, sedikitnya sembilan orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden di tambang ilegal di Sumbar.
Antrean Panjang di SPBU
Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan yang mengisi solar subsidi kembali terlihat di sejumlah SPBU di Kota Padang. Antrean ini terlihat di beberapa lokasi seperti SPBU Kayu Gadang, SPBU Pisang, dan SPBU Khatib Sulaiman. Situasi ini membuat ruas jalan dipenuhi kendaraan yang menunggu giliran untuk mengisi BBM.
Salah seorang sopir mobil barang, Heru Apriniko, mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi. “Ini baru bisa masuk kawasan SPBU setelah dari pagi tertahan di badan jalan. Meskipun sudah empat jam mengantre, mobil saya belum juga sampai ke dekat mesin pengisian,” kata Heru.
Heru juga menambahkan bahwa kelangkaan solar ini telah berlangsung selama sekitar satu bulan dan terjadi hampir di seluruh wilayah Sumbar. Ia mencurigai bahwa solar subsidi banyak diselewengkan untuk kebutuhan industri dan tambang ilegal. “Tindakan penyelewengan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh sopir bus PO Telaga Indah, Ape, yang menyatakan bahwa antrean semakin parah setelah harga BBM non-subsidi naik, sehingga banyak kendaraan diesel beralih menggunakan solar subsidi. “Semenjak harga BBM non-subsidi naik tinggi, banyak pengendara mobil diesel yang sebelumnya memakai Dexlite kini beralih ke solar subsidi,” jelas Ape.
Sementara itu, Kepala Operasional SPBU 14.251.583 Khatib Sulaiman, Asrul, menyatakan bahwa stok solar di SPBU tersebut sebenarnya masih mencukupi. Namun, antrean meningkat setelah salah satu SPBU di kawasan By Pass ditutup sementara karena melanggar prosedur penjualan BBM. “SPBU di By Pass tersebut dijatuhi sanksi penutupan sementara karena kedapatan melakukan praktik penjualan yang tidak sesuai SOP,” tutup Asrul.
