IKN, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan fisik Tahap II. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa IKN dapat berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Evaluasi tersebut berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Selasa, 14 Juli 2026, dan melibatkan berbagai pihak termasuk swasta, investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, serta konsultan dan manajemen konstruksi.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, kualitas bangunan, dan keberlanjutan lingkungan. "K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tiga pilar pembangunan IKN yang menjadi pedoman adalah kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
Rincian Proyek Pembangunan IKN
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilaksanakan melalui tiga skema pembiayaan, yaitu APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Dalam pengelolaan APBN oleh Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, sembilan paket telah selesai pada tahun 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya sedang mempersiapkan lelang. Proyek yang sedang dikerjakan mencakup pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar perkotaan di IKN.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik, di mana 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Proyek strategis yang sedang berjalan meliputi pembangunan Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta beberapa jalan pendukung lainnya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengelola 12 paket pembangunan, dengan sebelas paket telah rampung dan satu paket masih dalam tahap konstruksi.
Pembangunan Melalui Investasi Swasta
Dalam hal investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sedangkan enam proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi. Proyek yang sedang dikerjakan termasuk Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang mencakup tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai oleh PT Nindya Karya.
Dengan berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan, Otorita IKN berkomitmen untuk mencapai target pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
