SUMBAWA - Dalam upaya mendukung gerakan Tobat Ekologis Nasional, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat melaksanakan aksi penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan yang bertajuk "Mangrove for Life" ini merupakan bagian dari inisiatif penanaman dua miliar pohon untuk keadilan iklim, dengan tujuan menjadikan Indonesia lebih hijau.
Penanaman mangrove ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB. Acara tersebut berlangsung di kawasan Pelabuhan Alas dan dihadiri oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal; Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot; serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas. Selain itu, turut hadir jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat setempat.
Kebutuhan Mendesak Rehabilitasi Mangrove
Jumhur Hidayat menyatakan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat sekitar 30 persen dari hutan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan. Dari total sekitar 3,4 juta hektare mangrove nasional, diperkirakan 700.000 hektare dalam kondisi rusak akibat berbagai faktor.
Menurutnya, pemulihan mangrove kini menjadi gerakan nasional yang memerlukan partisipasi dari semua elemen, termasuk pemerintah, dunia usaha, organisasi, dan masyarakat. "Semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki alam kita, khususnya kawasan pesisir. Mangrove bukan sekadar pohon, tetapi memiliki manfaat besar bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat," ujarnya.
Manfaat Ekologis dan Ekonomi Mangrove
Jumhur menjelaskan bahwa kawasan mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon hingga empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan dengan pohon biasa. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, mangrove juga menjadi habitat bagi ikan dan kerang, melindungi kawasan pantai, mendukung sektor pariwisata, serta menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi.
Dalam program rehabilitasi di NTB, PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk menanam mangrove seluas 484 hektare, yang terdiri dari 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur. Secara keseluruhan, perusahaan tersebut berencana untuk merehabilitasi sekitar 12.000 hektare mangrove di seluruh Indonesia, terutama di Papua.
Jumhur juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mempercepat pemulihan lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme perdagangan karbon yang mulai berkembang tidak hanya menjadi ajang spekulasi bisnis. Menurutnya, pasar karbon dapat menjadi solusi pembiayaan untuk rehabilitasi lingkungan, mengingat kebutuhan pendanaan pengurangan emisi di Indonesia sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh negara.
"Yang paling penting, masyarakat di sekitar lokasi rehabilitasi harus menjadi penerima manfaat utama. Mereka tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut," katanya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah menerapkan tiga pendekatan dalam pengendalian perubahan iklim, yaitu mitigasi, adaptasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumhur berharap bahwa dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, gerakan Tobat Ekologis Nasional dapat menjadi penggerak pemulihan kawasan pesisir serta memperkuat upaya Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi komitmen PT Freeport Indonesia yang menjadikan NTB sebagai salah satu lokasi rehabilitasi mangrove terbesar di luar Papua. Ia berharap perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan emisi karbon juga berpartisipasi dalam penanaman mangrove di berbagai kawasan pesisir NTB, yang dinilai memiliki potensi besar.
"Ini merupakan kontribusi NTB terhadap upaya penyerapan karbon nasional. Ke depan, kami juga menyiapkan BUMD yang akan menangani perdagangan karbon sehingga manfaatnya bisa semakin dirasakan daerah," ujar Iqbal.
Iqbal juga menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah spesies mangrove langka yang perlu dikembangkan melalui program pembenihan dan konservasi agar keberadaannya tetap terjaga.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyampaikan bahwa daerahnya telah lebih dahulu mendukung gerakan pemulihan lingkungan melalui Program Sumbawa Hijau Lestari. Dia menyebutkan bahwa sepanjang 2025-2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menanam satu juta pohon melalui berbagai kegiatan penghijauan yang melibatkan pelajar, aparatur sipil negara, hingga pasangan pengantin yang diwajibkan untuk menanam pohon.
"Kami juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan hutan. Tahun depan penanaman pohon akan kami tingkatkan lagi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas, menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menurunkan emisi karbon serta mendukung pelestarian lingkungan. Dia menjelaskan bahwa perusahaan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 10.000 hektare di Papua dan 2.000 hektare di luar Papua. NTB dipilih sebagai lokasi karena memiliki ekosistem pesisir yang sangat mendukung pertumbuhan mangrove.
"Program di NTB merupakan rehabilitasi mangrove terbesar kami di luar Papua. Penanaman dilakukan dengan teknik khusus agar tingkat keberhasilannya tinggi, sebagaimana di Papua yang mencapai sekitar 90 persen," ujarnya.
