SURABAYA – Uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berbasis digital di Surabaya mengidentifikasi sekitar 51.000 kepala keluarga (KK) yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial (bansos) namun tidak menerima. Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan masih ada warga yang tidak terjangkau oleh sistem penyaluran bansos yang ada sebelumnya. "Bayangkan, ada 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi Perlinsos," ungkap Qodari saat melakukan pemantauan terhadap uji coba program tersebut di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7/2026).
Digitalisasi untuk Akurasi Penyaluran Bansos
Menurut Qodari, digitalisasi dalam pendataan bantuan sosial merupakan salah satu langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 1.300 triliun dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran. "Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk dan yang berhak malah terlewat," jelasnya.
Proses Pendataan dan Hasilnya
Dalam uji coba tersebut, tercatat sebanyak 334.560 KK terdaftar melalui agen Perlinsos, yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), ketua RT/RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Qodari menambahkan bahwa hasil pendataan menunjukkan sekitar 119.000 KK di Surabaya dianggap berhak menerima bantuan sosial. Di sisi lain, sebanyak 359.856 KK menyatakan menolak menerima bansos karena merasa tidak memenuhi kriteria sebagai penerima.
Data lama mencatat sekitar 101.000 KK sebagai penerima bansos di Surabaya, di mana sekitar 25 persen atau sekitar 25.000 KK diduga mengalami inclusion error, yaitu menerima bantuan meski tidak memenuhi syarat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, melaporkan bahwa pendataan Perlinsos telah mencapai 99,74 persen. "Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. Dalam satu sampai dua hari ke depan target 100 persen akan tuntas," ujar Eddy.
